Teks Foto : Dr. Ir. Jumadi. MMT 

Plt. Asisten II Setdaprov Jatim

Surabaya : Percepatan pembangunan kewilayahan di Jawa Timur diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pembangunan kawasan ini untuk mensukseskan Nawa Bhakti Satya Bu Gubernur yakni Jatim Akses, yang bertujuan untuk membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar seperti Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbang Kertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa-Madura, Koridor Maritim Selatan Jawa, Pembangunan dermaga perintis pulau-pulau di Sumenep, penguatan layanan transportasi laut Pulau Bawean, dan pengembangan pesisir selatan.

Hal ini disampaikan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim Dr.Ir. Jumadi MMT, saat memberikan sambutan dalam Rapat Sosialisasi dan Pembahasan Pelaksanaan Proyek  KPBU di Hotel Novotel Surabaya, Senin (1/10)

Jumadi menyampaikan, untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut, pada hakekatnya kita dituntut untuk mempunyai pola pembiayaan yang komprehensif dengan menitikberatkan pada creative financing mengingat saat ini dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 maka ketergantungan pembiayaan dari anggaran pemerintah sudah sangat terbatas, dan salah satu alternatif pembiayaan yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 80 Th. 2019 tersebut merupakan skema pembiayaan KPBU, dengan porsi pembiayaan sekitar Rp. 136,26 Trilyun atau sekitar 43% dari seluruh nilai proyek dalam Peraturan Presiden tersebut, yang diproyeksikan akan diterapkan pada 72 Proyek dan Program.

Untuk menjalankan proses pembangunan, lanjutnya, dapat dilakukan dengan skema KPBU.  Skema tersebut perlu mengikuti tahapan-tahapan proses pelaksanaan yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden No. 38 Th. 2015 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Th. 2020, dimana dalam proses pelaksanaannya perlu melalui tahapan antara lain proses      screening,     identifikasi, perencanaan dan penyiapan.

“Jawa Timur memiliki sejarah kesuksesan penerapan skema KPBU sektor SPAM pertama kali di Indonesia yaitu KPBU SPAM Umbulan, dan hal itu dapat terwujud melalui kerjasama banyak pihak, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten, serta unsur BUMN yang terkait antara lain PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT. Sarana Multi Infrastruktur. Ke depan kita akan melakukan penguatan kerjasama untuk mewujudkan Proyek dengan skema KPBU lainnya baik yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 80 Th. 2019,” ujarnya.

Dalam Peraturan Presiden tersebut maupun yang tidak terlampir beberapa proyek antara lain: Proyek KPBU SPAM Regional Pantura, Ngawi Planetarium Agro Park, serta beberapa Proyek Jalan Tol maupun proyek KPBU lainnya sebagai pendukung Peraturan Presiden No. 80 Th. 2019 yang saat ini telah berprogres cukup baik antara lain: rencana pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun.

“Biro Administrasi Pembangunan selaku Simpul KPBU Jawa Timur, selama 2 tahun ke belakang sampai dengan saat ini telah melakukan upaya aktif dan konkret untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU. Yakni melalui penyusunan pedoman penyelenggaraan KPBU di Provinsi Jawa Timur, kegiatan identifikasi secara rutin serta pembahasan tematik atas rencana proyek KPBU, pembuatan aplikasi Data Room,” ungkapnya.

Di jelaskan pula, sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur dalam Peraturan Presiden No. 80 Th. 2019 yang diindikasikan dengan skema KPBU, serta kemungkinan proyek lain dalam skala kabupaten atau kota yang didorong dengan menggunakan skema KPBU, maka melalui forum ini diharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait data detail atas masing-masing rencana proyek sehingga perumusan upaya tindak lanjut dan kebijakannya dapat sesuai dengan kebutuhan proyek, maupun rencana pembangunan serta pada akhirnya dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota, regional dan provinsi.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ir. Sigit Panoentoen, M.Si. Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Drs. Sri Bagus Guritno, AK, M.Sc. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Suroto Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Bidang Perekonomian selaku Sekretaris KPPIP, Andre Permana Direktur Eksekutif Bisnis PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Nursidik dari  Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga (BKMP), dan perwakilan instansi serta perangkat daerah Pemprov Jatim. (red/yok)