Akitivitas pemerintah daerah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Mekanisme belanja pemerintah daerah harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Oleh karena itu, untuk menjaga agar proses realisasi anggaran tetap berjalan on track dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Desk Pelaksanaan APBD/APBN Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada tanggal 19-20 Juni 2023 di KPPN Madiun.
Proses belanja pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas target yang ingin dicapai. Dalam mencapai target ini setiap Pemerintah Kabupaten/Kota harus dapat mempertanggungjawabkan efektivitas belanja daerah yang dilakukannya.
Dalam pelaksanaan desk tersebut, masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota memaparkan kendala-kendala yang dialami dalam proses belanja daerah. Selain itu mereka juga dituntut untuk dapat menjelaskan perkembangan anggaran pendapatan yang dikelola hingga Bulan Mei 2023. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ir. Sigit Panoentoen, M.Si., dengan didampingi oleh narasumber dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya desk yang diselenggarakan rutin ini, diharapkan mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD/APBN di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. (Tim Admin)