(Senin-Rabu, 5-7 Juni 2023) Biro Administrasi Pembangunan menjadi leading sector pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Bulan Mei Tahun 2023 di lingkup koordinasi Asisten I, II dan III Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan berurutan di Jakarta, Malang dan Batu.

Dalam kegiatan tersebut masing-masing perangkat daerah menyampaikan perkembangan realisasi APBD hingga akhir Mei tahun 2023. Data realisasi anggaran juga dilengkapi dengan kendala yang dialami dalam proses penyerapan anggaran selama bulan berjalan. Hasil rapat evaluasi tersebut nantinya akan dikaji dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan realisasi anggaran yang mempunyai karakteristik berbeda pada setiap bulannya.

Seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa segala bentuk Penerimaan maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Dalam menjalani roda pemerintahan daerah, tinggi rendahnya penyerapan APBD dijadikan sebagai salah satu indikator yang dapat mendeskripsikan seberapa jauh berjalannya target yang telah direncanakan oleh instansi pemerintah daerah. Sehingga salah satu penentu keberhasilan suatu pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya adalah penyerapan anggaran.

Fenomena mengenai permasalahan penyerapan anggaran yang rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran akan berdampak buruk pada kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terjadinya keterlambatan realisasi anggaran tersebut akan menyebabkan banyaknya program dan kegiatan pemerintah daerah yang menumpuk di akhir tahun dan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Melalui rapat evaluasi rutin inilah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menjaga kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran agar tetap berjalan on track dan menghindari penumpukan program dan kegiatan yang cenderung dikebut pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran.

Pada rapat koordinasi tersebut hampir seluruh perangkat daerah menyatakan bahwa proses realisasi anggaran di instansi masing-masing tidak menemui kendala berarti. Realisasi anggaran sudah berjalan on track dan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kendala teknis hanya terjadi pada proses pencairan anggaran beberapa kegiatan yang memang masih dalam tahap lelang maupun dalam proses pengerjaan di lapangan. Dengan adanya rapat ini diharapkan masing-masing perangkat daerah dapat mendeteksi sejak dini permasalahan di instansinya dan segera menemukan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.