Dasar Hukum

Dasar Hukum PPID

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, 30 April 2010 (Standar Pelayanan Informasi Publik);
  7. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, 20 Agustus 2010 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011, 29 Juli 2011 (Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur).